Pemerintah Provinsi Lampung Raih Penghargaan Terbaik Pertama Kategori Komitmen dan Kepatuhan Iuran Program JKN se-Provinsi Lampung Tahun 2023
Bandar
Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mewakili
Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan terbaik pertama kategori
komitmen dan kepatuhan iuran program JKN se-Provinsi Lampung Tahun 2023.
Penghargaan
diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordintaor
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Niken Ariati pada kegiatan Monitoring
dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Lampung bertempat di
Hotel Radisson, Rabu (17/7/2024).
Program
Jaminan Sosial Kesehatan merupakan salah satu program Strategis nasional yang
sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan target untuk mencapai Universal
Health Coverage (UHO) sebesar 98% penduduk Indonesia diharapkan telah menjadi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam
sambutannya Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa hingga
tanggal 1 Juli 2024, jumlah kepesertaan JKN Provinsi Lampung telah mencapai
8.911.770 jiwa dari total penduduk semester II tahun 2023 sebesar 9.051.459
jiwa atau setara 99,46 % dengan tingkat keakifan peserta 67,85 %.
Lebih
lanjut Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selalu
berkomitmen untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan
penduduknya agar dapat mencapai UHC (Universal Health Coverage).
Pemerintah
Provinsi Lampung sangat berkomitmen penuh dalam mendukung Penyelenggaraan
Program JKN yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dalam hal penganggaran
dan pembayaran iuran JKN setiap tahunnya.
Dengan
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mendorong Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memberikan perlindungan Jaminan
sosial Kesehatan kepada sejumlah kelompok seperti Pekerja Penerima Upah,
Penyelenggara Negara, pegawai pemerintah dengan status Non-ASN, anggota dewan
direksi dan karyawan BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penerima
iuran.
Memgakhiri
sambutannya Sekdaprov Lampung mengajak semua pihak terkait, baik dari
pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, maupun komunitas kesehatan dan sosial, untuk
terus bekerja sama dalam menghadirkan sistem Jaminan Sosial Kesehatan yang
lebih baik dan lebih inklusif.
"Dengan
sinergi dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat mencapai visi bersama
untuk memberikan perlindungan kesehatan yang setara bagi setiap warga negara
Indonesia," pungkasnya.
Dalam
kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan sosial
Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryanto menyampaikan apresiasinya secara Daring saat
membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1
Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan
kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas capaian UHC 98,46%.
"Berdasarkan
data yang masuk kepada kami, di Provinsi Lampung cakupan UHC nya sudah
tercapai dengan presentase mencapai 98,46%, selamat untuk pak Sekdaprov dan
jajarannya yang sudah mencapai UHC 98,46%," ungkapnya.
Penghargaan
selain diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung juga diraih oleh Pemerintah Kota
Metro sebagai terbaik kedua dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai
terbaik ketiga.
(Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung).